INEWS BALINUSA, BALI — Dari hasil pemaparan Penyidik Kejari Badung pada akhir bulan Pebruari 2022 ditemukan bahwa nasabah dari LPD Adat Sangeh bukan hanya berdomisili di Kabupaten Badung. Namun di beberapa kabupaten di Propinsi Bali.
Barang bukti yang akan disita juga berada di berbagai wilayah di Propinsi Bali. Selain terkait saksi dan barang bukti, jumlah kerugian yang diduga mencapai ratusan milyar juga menjadi dasar perlunya dilakukan penguatan penyidikan LPD Adat Sangeh untuk didalami lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali.
Mencermati kompleksitas penyidikan LPD Adat Sangeh sehingga pada tanggal 15 Maret 2022, Penyidik Kejari Badung telah menyerahkan Penyidikan ke Kejati Bali.
“Bapak Kajati Bali ingin penyidikan LPD Adat Sangeh diselesaikan secara cepat sehingga untuk efektifitas pelaksanaan penyidikan dipandang perlu mengambil alih penyidikan dari Kejari Badung," terang Kepala Sesi Penerangan Hukum Kejati Bali, A.Luga Harianto, pada Jumat (25/03).
Ditegaskan kembali bahwa, pengambilalihan ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
"Pada saat diserahkan, Penyidik Kejari Badung belum melaksanakan pemeriksaan saksi sehingga Penyidik Kejari Badung hanya menyerahkan Berkas Hasil Penyelidikan ke Kejati Bali,” terangnya.
Hingga saat ini, penyidik dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Adat Sangeh yang terdiri dari Jaksa Kejati Bali dan Kejari Badung telah meminta keterangan dari 19 orang saksi yang terdiri dari Pengurus LPD dan Nasabah serta telah meminta keterangan 1(satu) orang ahli.
Jumlah kerugian negara berdasarkan berkas hasil penyelidikan di Kejari Badung sejumlah lebih dari Rp.130 milyar yang nantinya akan dilakukan pendalaman oleh Penyidik.
Lanjut Luga, dalam waktu kurang dari 2 minggu terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Perkembangan penyidikan menunjukkan trend positif.
"Perkembanngan status penyidikan umum dapat segera ditingkatkan ke penyidikan khusus dengan menetapkan tersangka," jelasnya.
Luga juga mempertegaskan bahwa penyidik nantinya akan melakukan penyitaan beberapa dokumen terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Adat Sangeh. (**)
